Proses hukum penyidikan kriminal di Indonesia merupakan tahapan penting dalam penegakan hukum di negara ini. Proses ini bertujuan untuk mencari bukti yang cukup guna menentukan apakah seseorang harus diadili atau tidak atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Namun, dalam proses ini juga perlu diperhatikan perlindungan hak terdakwa agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan pihak yang bersangkutan.

Menurut pakar hukum pidana, Dr. Indriyanto Seno Adji, perlindungan hak terdakwa merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana yang adil. “Hak terdakwa harus dijamin sejak dari proses penyidikan hingga persidangan, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak yang berwenang,” ujar Dr. Indriyanto.

Dalam proses hukum penyidikan kriminal, terdakwa memiliki hak untuk didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum selama pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 70 KUHAP yang menyatakan bahwa terdakwa memiliki hak untuk memilih dan memperoleh pertolongan dari seorang penasihat hukum.

Namun, sayangnya masih sering terjadi pelanggaran terhadap hak terdakwa selama proses penyidikan. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman tentang pentingnya perlindungan hak terdakwa di kalangan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada para penyidik agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan memperhatikan hak-hak terdakwa.

Selain itu, Advokat senior, Hotman Paris Hutapea, juga menekankan pentingnya perlindungan hak terdakwa dalam proses hukum. Menurutnya, “Setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali. Hak terdakwa harus dihormati dan dilindungi agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak terdakwa dalam proses hukum penyidikan kriminal di Indonesia merupakan hal yang sangat penting. Penegakan hak terdakwa bukan hanya menjadi kewajiban aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan bentuk keadilan bagi setiap individu yang terlibat dalam proses hukum. Sehingga, perlindungan hak terdakwa harus senantiasa dijunjung tinggi demi terciptanya sistem peradilan pidana yang adil dan berkeadilan.