Pengaruh Sistem Hukum SAKO terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia


Pengaruh Sistem Hukum SAKO terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Sistem hukum SAKO atau Sistem Acara Kepolisian Online, merupakan suatu sistem yang dibuat untuk memudahkan proses penyelidikan dan penanganan kasus kriminal oleh kepolisian. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, muncul pertanyaan mengenai pengaruh sistem hukum SAKO terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Menurut Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, seorang ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, “Sistem hukum SAKO telah memberikan kemudahan bagi aparat kepolisian dalam menangani kasus kriminal, namun di sisi lain juga menimbulkan potensi pelanggaran hak asasi manusia.” Hal ini terjadi karena dalam proses penyelidikan yang cepat dan efisien, seringkali hak-hak individu terabaikan.

Sebagai contoh, dalam kasus penangkapan tanpa surat perintah tertulis, yang sering terjadi dalam sistem hukum SAKO, dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat kepolisian. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang seharusnya dijunjung tinggi di Indonesia.

Menurut data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan sistem hukum SAKO semakin meningkat. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan evaluasi terhadap sistem hukum yang ada.

Dalam hal ini, Dr. Sri Palupi Prabandari, seorang peneliti hukum dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menyarankan agar pemerintah melakukan reformasi dalam sistem hukum SAKO. “Perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan hukum yang dibuat,” ungkapnya.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia setiap warganya. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam mengawasi dan mengkritisi setiap kebijakan hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia sangatlah penting.

Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap pengaruh sistem hukum SAKO terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan adanya kesadaran dan tindakan yang tepat, diharapkan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dapat terjamin dengan baik.